Bagaimana saran anda agar otonomi daerah bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi?
Otonomi daerah seakan memberikan keleluasaan kepada para pemimpinnya dalam mengelola berbagai kebijakan tanpa perlu terlalu di intervensi oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadi peluang besar untuk melakukan berbagai inovasi terhadap kemajuan daerahnya, namun tak terkecuali timbulnya kesempatan untuk penyalahgunaan kebijakan dan anggaran atau yang lebih umum disebut dengan korupsi. 
Satu kali melakukan Korupsi dan lolos, maka kesempatan berikutnya akan dilakukannya lagi, begitu seterusnya dengan nominal yang lebih besar daripada masa percobaan sebelumnya yang telah sukses.
Perilaku korupsi ini tentu saja harus segera diatasi, khususnya oleh para penegak hukum yang berhak menangani kasus terkait.
Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebab hilangnya kebiasaan korupsi Indonesia:
1. Taat Hukum
Taat hukum yang disertai dengan kesadaran sebagai warga negara yang wajib patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya larangan korupsi yang ada di ruang lingkup otonomi daerah.
Taat hukum yang dijalankan oleh pejabat, masyarakat dan sekaligus para penegak hukum tanpa adanya diskriminasi akan membuat warga negara merasa memiliki jaminan hukum yang jelas dan mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara.
Jika semua lini sudah taat hukum, maka potensi korupsi bukan hanya berkurang, namun negara Indonesia akan terbebas dari perilaku korupsi.
2. Transparan
Pejabat harus bisa transparan terkait penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran keuangan yang dibiayai oleh pemerintah hingga transparansi dalam pemilihan pajabat dan pemilihan umum.
Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan maupun program lainnya maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi dan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah akan semakin baik.
3. Mempunyai visi menolak korupsi
Selain dorongan dari luar dalam mengurangi terjadinya korupsi, yang paling penting adalah kemauan diri dari para pejabat untuk menolak dan menjauhi korupsi, karena bagaimanapun usaha untuk mengurangi terjadinya perilaku korupsi jika para pejabatnya masih ada niatan untuk melakukan korupsi, maka korupsi akan terus ada karena selalu ada celah dalam setiap ketatnya pengawasan.
Niatan yang baik bisa menjadi syarat dalam menjadi pemimpin sehingga meskipun banyak peluang untuk melakukan korupsi maka pemimpin akan selalu ingat dengan amanah jabatan bahwa ia harus selalu menjaga dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat dan pemerintah dengan sebaik-baiknya.
Sumber: Tugas Diskusi PKN Sesi 8 UT Umi Arofah (MKDU4111/Modul 9)
Selain itu, Korupsi terjadi karena ada mata rantai kepemimpinan yang menganggap wajar perilaku korupsi bahkan disetiap sektor pemerintahan, malah lebih parahnya lagi para bawahan dari pejabat yang melakukan korupsi tersebut menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan lebih bersikap memakluminya. Korupsi menjadi rahasia umum yang sepertinya dimaklumi oleh setiap anggota pemerintah sehingga para oknum pejabat yang melakukan korupsi tetap merasa aman dan bebas.
Satu kali melakukan Korupsi dan lolos, maka kesempatan berikutnya akan dilakukannya lagi, begitu seterusnya dengan nominal yang lebih besar daripada masa percobaan sebelumnya yang telah sukses.
Perilaku korupsi ini tentu saja harus segera diatasi, khususnya oleh para penegak hukum yang berhak menangani kasus terkait.
Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebab hilangnya kebiasaan korupsi Indonesia:
1. Taat Hukum
Taat hukum yang disertai dengan kesadaran sebagai warga negara yang wajib patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya larangan korupsi yang ada di ruang lingkup otonomi daerah.
Taat hukum yang dijalankan oleh pejabat, masyarakat dan sekaligus para penegak hukum tanpa adanya diskriminasi akan membuat warga negara merasa memiliki jaminan hukum yang jelas dan mempercayai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara.
Jika semua lini sudah taat hukum, maka potensi korupsi bukan hanya berkurang, namun negara Indonesia akan terbebas dari perilaku korupsi.
2. Transparan
Pejabat harus bisa transparan terkait penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran keuangan yang dibiayai oleh pemerintah hingga transparansi dalam pemilihan pajabat dan pemilihan umum.
Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan maupun program lainnya maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi dan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah akan semakin baik.
3. Mempunyai visi menolak korupsi
Selain dorongan dari luar dalam mengurangi terjadinya korupsi, yang paling penting adalah kemauan diri dari para pejabat untuk menolak dan menjauhi korupsi, karena bagaimanapun usaha untuk mengurangi terjadinya perilaku korupsi jika para pejabatnya masih ada niatan untuk melakukan korupsi, maka korupsi akan terus ada karena selalu ada celah dalam setiap ketatnya pengawasan.
Niatan yang baik bisa menjadi syarat dalam menjadi pemimpin sehingga meskipun banyak peluang untuk melakukan korupsi maka pemimpin akan selalu ingat dengan amanah jabatan bahwa ia harus selalu menjaga dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat dan pemerintah dengan sebaik-baiknya.
Sumber: Tugas Diskusi PKN Sesi 8 UT Umi Arofah (MKDU4111/Modul 9)
Belum ada Komentar untuk "Bagaimana saran anda agar otonomi daerah bisa mengurangi terjadinya perilaku korupsi?"
Posting Komentar