Lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia!
Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia Antara lain ialah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik, pemerintah tidak serius dalam menjalankan kebijakannya, Pelaksanaan program pembangunan asal-asalan, Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, Korupsi/Tidak Taat Hukum dan tidak adanya transparasi oleh pemerintah.
1. Tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik
Tata kelola pemerintahan yang buruk atau jajaran anggota organisasi pemerintahan yang tidak diisi orang yang tepat akan menghambat kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Organisasi pemerintah perlu diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing sehingga mereka akan mudah mengerti dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
2. Pemerintah tidak serius dalam menjalankan kebijakan
Pemerintah yang tidak serius menjalankan kebijakannya akan berakibat pada penerapan kebijakan yang tidak maksimal dan bahkan gagal dalam pelaksanaannya. Hala ini tentu akan berakibat terhadap semua lini pemerintahan misalnya penyusunan program yang tidak serius, target pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran.
3. Pelaksanaan program pembangunan asal-asalan
Menyusun program pembangunan secara asal-asalan hanya akan menghabiskan anggaran pemerintah tanpa adanya program yang tepat sasaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan tanpa memperhitungkan manfaat bagi masyarakat umum serta tidak adanya manfaat jangka panjang yang bisa dinikmati oleh masyarakat, setiap tahun hanya membangun dengan target menghabiskan anggaran saja, begitu seterusnya sehingga program pembangunannya bisa jadi hanya terfokus pada satu dua hal yang sama, tanpa bisa menyasar pengembangan pembangunan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga wisata.
4. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan
Jika dalam pelaksanaan perencanaan pembanguan tidak melibatkan masyarakat setempat, tentu target kebutuhan dan manfaatnya hanya berdasarkan angan-angan saja, jika sudah begitu masyarakat tidak akan peduli dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, contoh kecil misalnya masyarakat tidak akan merawat atau melestarikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini karena dari awal masyarakat tidak difungsikan dalam perencanaan dan sebagai konsekuensinya masyarakat tidak akan peduli dengan program tersebut apalagi program pemerintah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Korupsi/Tidak Taat Hukum
Saat ini keleluasaan pemerintah kepada kepala daerah dan jajaran perangkat di pemerintahan daerah tersebut seakan memberi peluang untuk leluasa juga dalam mengatur anggaran pembangunan daerah, namun konsekuensi terbesarnya adalah peluang besar pula dalam penyalah gunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat banyak menjadi anggaran untuk kepentingan pribadi maupun golongan atau lebih kerennya di sebut dengan korupsi.
6. Tidak Transparan
Ketidak jujuran dimulai dari sikap yang tidak mau terbuka atau transparan dalam setiap program apalagi masalah keuangan bahkan dengan nominal kecil sekalipun. Tidak transparan tentu akan menimbulkan fitnah atau prasangka yang tidak baik tentang pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan tidak transparan ini yang kemudian membawa peluang untuk korupsi.
Korupsi merupakan kegiatan yang melawan hukum dan akan menjadi penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pembangunan, karena meskipun perencanaan program sudah matang, pastisipasi masyarakat sudah maksimal, namun kembali lagi pada penyalahgunaan anggaran tentu akan merusak kualitas pembangunan yang dilaksanakan, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan lainpun tidak akan maksimal, jika kualitas produk pembangunan tidak maksimal, maka tidak ada yang namanya manfaat jangka panjang, yang ada hanya kegiatan pembangunan di satu tempat tanpa bisa membangun ditempat lain karena anggaran yang tidak cukup, begitu seterusnya dan seterusnya.
Tata kelola pemerintahan yang buruk atau jajaran anggota organisasi pemerintahan yang tidak diisi orang yang tepat akan menghambat kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Organisasi pemerintah perlu diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing sehingga mereka akan mudah mengerti dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.
2. Pemerintah tidak serius dalam menjalankan kebijakan
Pemerintah yang tidak serius menjalankan kebijakannya akan berakibat pada penerapan kebijakan yang tidak maksimal dan bahkan gagal dalam pelaksanaannya. Hala ini tentu akan berakibat terhadap semua lini pemerintahan misalnya penyusunan program yang tidak serius, target pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran.
3. Pelaksanaan program pembangunan asal-asalan
Menyusun program pembangunan secara asal-asalan hanya akan menghabiskan anggaran pemerintah tanpa adanya program yang tepat sasaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan tanpa memperhitungkan manfaat bagi masyarakat umum serta tidak adanya manfaat jangka panjang yang bisa dinikmati oleh masyarakat, setiap tahun hanya membangun dengan target menghabiskan anggaran saja, begitu seterusnya sehingga program pembangunannya bisa jadi hanya terfokus pada satu dua hal yang sama, tanpa bisa menyasar pengembangan pembangunan lainnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya hingga wisata.
4. Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan
Jika dalam pelaksanaan perencanaan pembanguan tidak melibatkan masyarakat setempat, tentu target kebutuhan dan manfaatnya hanya berdasarkan angan-angan saja, jika sudah begitu masyarakat tidak akan peduli dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah, contoh kecil misalnya masyarakat tidak akan merawat atau melestarikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hal ini karena dari awal masyarakat tidak difungsikan dalam perencanaan dan sebagai konsekuensinya masyarakat tidak akan peduli dengan program tersebut apalagi program pemerintah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Korupsi/Tidak Taat Hukum
Saat ini keleluasaan pemerintah kepada kepala daerah dan jajaran perangkat di pemerintahan daerah tersebut seakan memberi peluang untuk leluasa juga dalam mengatur anggaran pembangunan daerah, namun konsekuensi terbesarnya adalah peluang besar pula dalam penyalah gunaan anggaran yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat banyak menjadi anggaran untuk kepentingan pribadi maupun golongan atau lebih kerennya di sebut dengan korupsi.
6. Tidak Transparan
Ketidak jujuran dimulai dari sikap yang tidak mau terbuka atau transparan dalam setiap program apalagi masalah keuangan bahkan dengan nominal kecil sekalipun. Tidak transparan tentu akan menimbulkan fitnah atau prasangka yang tidak baik tentang pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan tidak transparan ini yang kemudian membawa peluang untuk korupsi.
Korupsi merupakan kegiatan yang melawan hukum dan akan menjadi penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pembangunan, karena meskipun perencanaan program sudah matang, pastisipasi masyarakat sudah maksimal, namun kembali lagi pada penyalahgunaan anggaran tentu akan merusak kualitas pembangunan yang dilaksanakan, tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, pembangunan lainpun tidak akan maksimal, jika kualitas produk pembangunan tidak maksimal, maka tidak ada yang namanya manfaat jangka panjang, yang ada hanya kegiatan pembangunan di satu tempat tanpa bisa membangun ditempat lain karena anggaran yang tidak cukup, begitu seterusnya dan seterusnya.
Sumber: Tugas 3 Sesi 7 PKN UT Umi Arofah
Belum ada Komentar untuk "Lakukanlah analisis faktor apa saja hambatan dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia!"
Posting Komentar